Andi Surono: Jangan Biarkan Aspirasi Warga Sekadar Jadi Catatan dalam APBD 2027
Luwu Timur, celebesaktual.id - Anggaran pembangunan daerah bukan sekadar deretan angka dalam dokumen pemerintah. Di balik setiap program, ada kebutuhan masyarakat yang harus dijawab. Hal inilah yang menjadi perhatian anggota DPRD Luwu Timur, Andi Surono S., saat mengingatkan pentingnya menjadikan suara warga sebagai dasar penentuan prioritas APBD 2027.
Penegasan tersebut disampaikan Andi Surono dalam monitoring Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027 di Gedung Serbaguna Kecamatan Tomoni Timur, Senin (19/10/2026).
Menurutnya, jangan sampai berbagai keluhan masyarakat hanya berhenti sebagai bahan laporan tanpa berpengaruh terhadap kebijakan anggaran.
“Keluhan dan aspirasi masyarakat harus menjadi perhatian serius. Kita ingin anggaran yang direncanakan benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat, sehingga program pembangunan yang dilaksanakan nantinya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Andi Surono menyoroti sejumlah kebutuhan mendasar yang perlu mendapat perhatian, mulai dari pemerataan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan publik hingga pembangunan di tingkat desa.
Ia juga mengingatkan bahwa banyaknya usulan pembangunan tidak serta-merta harus diakomodasi seluruhnya. Setiap program perlu dipetakan berdasarkan urgensi, manfaat, serta kemampuan keuangan daerah.
“Yang terpenting bukan seberapa banyak program dimasukkan dalam APBD, tetapi seberapa tepat program itu menjawab persoalan masyarakat. Jangan sampai kebutuhan yang paling mendesak justru tersisih,” menjadi penekasan pandangannya.
Dalam kegiatan tersebut, sejumlah anggota DPRD dari Daerah Pemilihan (Dapil) IV turut hadir bersama unsur pemerintah Kecamatan Tomoni dan Tomoni Timur, kepala sekolah, serta perwakilan pemerintah desa.
Forum itu dimanfaatkan untuk menyampaikan berbagai persoalan dan kebutuhan pembangunan di masing-masing wilayah. Andi Surono menilai, masukan tersebut perlu didukung data yang jelas agar pembahasan anggaran memiliki dasar yang terukur dan tidak sekadar bertumpu pada perkiraan.
Ia pun menekankan pentingnya koordinasi antara DPRD, pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, dan pemerintah desa agar penentuan program prioritas berjalan sesuai kebutuhan di lapangan.
Bagi Andi Surono, ukuran keberhasilan APBD 2027 bukan terletak pada tebalnya dokumen anggaran, melainkan pada sejauh mana kebijakan yang disusun mampu menjawab persoalan warga.
Sebab, anggaran yang baik bukan hanya tersusun rapi di atas kertas, tetapi harus terasa manfaatnya hingga ke pelosok desa. ***
