Luwu Timur, celebesaktual.id - Antrean panjang kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kabupaten Luwu Timur menjadi perhatian DPRD. Kondisi tersebut dinilai tidak sekadar mengganggu mobilitas warga, tetapi juga ikut mendorong kenaikan harga Pertalite di tingkat pengecer.

Anggota Komisi II DPRD Luwu Timur, Sarkawi Hamid, menilai persoalan antrean perlu dilihat dari sisi distribusi dan pola pembelian BBM subsidi. Di tengah sulitnya masyarakat memperoleh Pertalite di SPBU, harga BBM subsidi yang dijual pengecer disebut telah berada di kisaran Rp15.000 hingga Rp17.000 per botol.

Sarkawi meminta pengelola SPBU memperketat pengawasan terhadap pembelian berulang, terutama yang dilakukan untuk kemudian dijual kembali. Menurutnya, Pertalite merupakan BBM subsidi yang penggunaannya perlu diarahkan kepada masyarakat sesuai ketentuan.

“Jangan sampai masyarakat yang membutuhkan justru kesulitan mendapatkan Pertalite, sementara ada pihak yang membeli berulang untuk dijual kembali dengan harga yang jauh lebih tinggi. SPBU harus lebih tegas menjalankan aturan agar distribusi BBM subsidi tepat sasaran,” tegas Sarkawi Hamid, Senin (6/7/2026).

Ia juga meminta pemerintah daerah melalui dinas terkait bersama instansi pengawas meningkatkan pemantauan dan inspeksi di seluruh SPBU di Luwu Timur. Pengawasan secara berkala dinilai diperlukan untuk menemukan potensi penyalahgunaan BBM subsidi sekaligus mengurai persoalan antrean.

“Pengawasan tidak boleh hanya dilakukan sesekali. Harus dilakukan secara berkelanjutan. Jika ditemukan pelanggaran, harus ada tindakan tegas sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.

Di sisi lain, Sarkawi menilai persoalan ketersediaan Pertalite perlu dikaji dari sisi kebutuhan riil masyarakat. Salah satu faktor yang menurutnya perlu diperhatikan adalah kemungkinan bertambahnya pengguna Pertalite setelah sebagian pengguna Pertamax beralih ke BBM subsidi.

Karena itu, ia meminta adanya evaluasi terhadap kuota Pertalite untuk wilayah Luwu Timur. Apabila hasil evaluasi menunjukkan kebutuhan masyarakat memang meningkat, penyesuaian kuota dapat menjadi salah satu langkah untuk mengurangi tekanan terhadap pasokan.

“Perlu ada evaluasi terhadap kuota Pertalite di Luwu Timur. Bisa saja antrean yang terjadi dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah pengguna Pertalite karena sebagian masyarakat beralih dari Pertamax. Jika memang kebutuhan riil masyarakat meningkat, maka penambahan kuota harus diperjuangkan agar masyarakat tidak terus mengalami kesulitan mendapatkan BBM,” kata Sarkawi.

Menurut Sarkawi, persoalan antrean panjang tidak cukup ditangani dari sisi pasokan semata. Pengawasan terhadap pola pembelian, pencegahan penjualan kembali BBM subsidi, serta evaluasi kebutuhan dan kuota perlu berjalan secara bersamaan.

Koordinasi pemerintah daerah dengan pihak terkait, termasuk Pertamina, juga dinilai penting untuk menjaga ketersediaan BBM subsidi dan memastikan distribusinya berjalan sesuai peruntukan. Dengan langkah tersebut, antrean di SPBU dapat ditekan dan akses masyarakat terhadap Pertalite menjadi lebih mudah. ***