Badawi Alwi Soroti Legalitas PT PUL, Komisi III DPRD Luwu Timur Siapkan Peninjauan Ulang
Luwu Timur, celebesaktual.id - Persoalan legalitas perizinan dan dugaan ketidaksesuaian tata kelola operasional PT PUL menjadi sorotan Komisi III DPRD Kabupaten Luwu Timur. Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Golkar, Badawi Alwi, S.E., mengungkap sejumlah hal yang dinilai perlu mendapat penjelasan lebih lanjut, Selasa (6/10/2026).
Badawi menyoroti belum terpenuhinya sejumlah dokumen penting, terutama Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan izin pemanfaatan ruang laut. Menurutnya, kelengkapan administrasi tersebut harus menjadi perhatian serius sebelum aktivitas perusahaan dinilai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Ini bukan hanya soal dokumen administrasi, tetapi juga bagaimana kesesuaian antara izin yang dimiliki dengan aktivitas yang benar-benar berlangsung di lapangan,” tegas Badawi.
Ia juga mempertanyakan pengelolaan Terminal Khusus (Tersus). Pasalnya, izin Tersus tercatat atas nama PT PUL, sementara pekerjaan fisik di lapangan justru dilaksanakan oleh pihak atau perusahaan lain. Kondisi tersebut, menurut Badawi, membutuhkan kejelasan terkait pihak yang bertanggung jawab atas pembangunan dan pengelolaannya.
Selain perizinan, perhatian Komisi III turut tertuju pada penataan penampungan air dan pemasangan box culvert. Infrastruktur tersebut, khususnya yang mengarah ke area Pertamina, berfungsi mengalihkan aliran air agar tidak langsung menggerus dan merusak jalan poros.
Badawi juga meluruskan informasi mengenai lokasi penampungan endapan atau settling pond yang sebelumnya menjadi objek peninjauan. Ia menjelaskan bahwa terdapat perbedaan lokasi antara Blok 1 dan Blok 3 sehingga perlu dilakukan pencocokan kembali agar tidak terjadi kekeliruan dalam penilaian kondisi lapangan.
Untuk memastikan seluruh persoalan tersebut terjawab secara objektif, Komisi III DPRD Luwu Timur menjadwalkan peninjauan lapangan lanjutan pada Rabu (7/10/2026), mulai pukul 09.00 WITA.
Peninjauan tersebut akan difokuskan pada pemeriksaan kesesuaian tata ruang, kelayakan fasilitas penampungan air, serta kejelasan pembangunan dan pengelolaan Terminal Khusus.
Bagi Badawi, persoalan PT PUL tidak cukup diselesaikan melalui penjelasan administratif semata. Kesesuaian dokumen, pelaksanaan pekerjaan, dan kondisi faktual di lapangan harus menjadi satu kesatuan yang dapat dipertanggungjawabkan. ***
