Luwu Timur, celebesaktual.id - Perubahan APBD Luwu Timur Tahun Anggaran 2026 menjadi perhatian Badan Anggaran (Banggar) DPRD, terutama dalam memastikan belanja daerah benar-benar diarahkan pada kebutuhan yang berdampak langsung terhadap masyarakat.

Tiga sektor menjadi sorotan utama Banggar dalam pembahasan perubahan KUA dan PPAS 2026, yakni pertanian, pelayanan kesehatan, serta penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Juru Bicara Banggar DPRD Luwu Timur, Firman Udding, menyampaikan pandangan tersebut dalam rapat paripurna DPRD Luwu Timur, Kamis (13/08/2026).

Menurut Firman, perubahan anggaran tidak semata-mata berkaitan dengan penyesuaian angka, tetapi harus mampu menjawab persoalan yang muncul di lapangan.

Sektor pertanian menjadi salah satu perhatian, khususnya menghadapi potensi kekeringan yang dapat mengganggu aktivitas dan produktivitas petani. Pemerintah daerah diminta melakukan pemetaan sejak dini terhadap wilayah pertanian yang memiliki risiko kekurangan air.

Pemetaan tersebut dinilai penting untuk menentukan lokasi yang membutuhkan penanganan, termasuk penyediaan pompa air dan dukungan terhadap jaringan irigasi.

Banggar juga meminta perbaikan saluran irigasi yang rusak dipercepat. Langkah tersebut perlu dibarengi dengan penguatan koordinasi antara pemerintah daerah, pemerintah desa dan kelompok tani dalam menghadapi musim kemarau.

Apabila kondisi kekeringan berujung pada gagal tanam atau gagal panen, pemerintah daerah juga perlu menyiapkan langkah perlindungan bagi petani. Bantuan benih, pupuk dan sarana produksi menjadi bagian dari opsi penanganan yang perlu disiapkan.

Perubahan APBD 2026 juga dikaitkan dengan kesiapan pelayanan kesehatan, khususnya operasional Rumah Sakit Atue di Kecamatan Malili.

Firman meminta pemerintah memastikan berbagai kebutuhan rumah sakit terpenuhi sebelum fasilitas tersebut mulai memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Persiapan itu mencakup fasilitas dan peralatan medis, tenaga kesehatan, perizinan, akreditasi hingga kebutuhan pembiayaan operasional.

“Kalau masih ada kendala, pemerintah perlu menetapkan target penyelesaian yang jelas,” ujar Firman.

Menurutnya, kehadiran RS Atue memiliki posisi penting dalam memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan. Karena itu, proses menuju operasional rumah sakit perlu dilakukan secara terukur dan dikawal pada setiap tahapannya.

Di sisi pendapatan, Banggar meminta pemerintah daerah memperkuat kapasitas PAD dengan melakukan pemetaan potensi penerimaan secara menyeluruh.

Evaluasi terhadap sektor-sektor yang selama ini menjadi sumber pendapatan daerah juga dinilai penting untuk mengetahui ruang peningkatan penerimaan yang masih tersedia.

Firman menyebut penguatan PAD berkaitan langsung dengan kemampuan pemerintah daerah membiayai program pembangunan dan pelayanan publik. Namun, peningkatan pendapatan harus tetap mengacu pada potensi riil serta ketentuan yang berlaku.

Banggar juga mengingatkan organisasi perangkat daerah (OPD) agar tidak menjadikan tingkat penyerapan anggaran sebagai satu-satunya indikator keberhasilan.

Bagi Banggar, kualitas belanja memiliki posisi yang lebih penting. Anggaran yang terserap harus berujung pada keluaran program dan manfaat yang benar-benar dapat dirasakan masyarakat.

“Setiap rupiah anggaran daerah harus direncanakan dengan baik, digunakan secara tepat, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” kata Firman.

Penguatan koordinasi antara OPD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) juga menjadi bagian yang disoroti, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi.

Melalui pembahasan perubahan APBD 2026, Banggar DPRD Luwu Timur mendorong agar penyesuaian anggaran tidak berhenti pada perubahan struktur belanja, tetapi diarahkan untuk menjawab persoalan aktual di lapangan sekaligus meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. ***