Banggar DPRD Luwu Timur Soroti Layanan Dasar hingga Blank Spot dalam Perubahan APBD 2026

Asmar Alam DPRD LUWU TIMUR 14 September 2026 14 kali Banggar DPRD Luwu Timur Soroti Layanan Dasar hingga Blank Spot dalam Perubahan APBD 2026

LUWU TIMUR, celebesaktual.id — Pembahasan Perubahan APBD Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2026 tidak hanya berkutat pada angka-angka anggaran. Badan Anggaran (Banggar) DPRD Luwu Timur menggunakan rapat paripurna pengesahan Ranperda Perubahan APBD 2026 untuk menyampaikan sejumlah persoalan yang dinilai perlu segera mendapat perhatian pemerintah daerah.

Dalam rapat paripurna yang berlangsung Senin (14/09/2026), Banggar menyampaikan 16 poin rekomendasi yang mencakup sektor pendidikan, telekomunikasi, pemadam kebakaran, pariwisata hingga tata kelola publikasi pemerintahan.

Laporan Banggar yang dibacakan Wahidin menempatkan kebutuhan tenaga pendidik khusus sebagai salah satu perhatian. Pemerintah daerah diminta memperhatikan ketersediaan guru agama dan guru Bimbingan Konseling (BK) untuk mendukung pelayanan pendidikan di sekolah.

Persoalan konektivitas juga menjadi sorotan. Banggar meminta pemerintah menangani wilayah yang masih mengalami blank spot telekomunikasi, khususnya di Ujung Baru dan Laroeha. Ketersediaan jaringan dinilai berkaitan langsung dengan akses masyarakat terhadap komunikasi dan berbagai layanan berbasis digital.

Di sektor lain, pengembangan pariwisata turut masuk dalam rekomendasi Banggar. Pemerintah daerah didorong memperkuat pengelolaan potensi wisata agar dapat memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah.

Banggar juga menyoroti kebutuhan penambahan armada pemadam kebakaran. Ketersediaan kendaraan yang memadai dinilai penting untuk mempercepat penanganan ketika terjadi kebakaran, terutama dalam menjangkau wilayah pelayanan yang luas.

Tak luput dari perhatian, kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) juga menjadi catatan. Banggar meminta perangkat daerah tersebut meningkatkan profesionalitas dalam menyampaikan informasi mengenai program dan kinerja pemerintah kepada masyarakat.

Ketua DPRD Luwu Timur, Ober Datte, yang memimpin rapat paripurna, menegaskan bahwa perubahan anggaran harus diarahkan pada kebutuhan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Menurutnya, belanja daerah perlu dikelola secara efektif, terutama untuk memperkuat pemenuhan layanan dasar dan kebutuhan masyarakat.

Di sisi pendapatan, Ober mendorong pemerintah daerah lebih serius menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penguatan PAD dinilai penting untuk memperbesar ruang fiskal pemerintah dalam membiayai program pembangunan.

Rapat tersebut juga menjadi bagian dari rangkaian agenda DPRD dengan penyerahan dokumen Ranperda APBD Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2027. Selain itu, DPRD menetapkan Rencana Kerja DPRD Luwu Timur untuk tahun anggaran mendatang.

Ober Datte meminta 16 rekomendasi Banggar tidak berhenti sebagai catatan dalam dokumen paripurna. Perangkat daerah terkait perlu menindaklanjutinya melalui langkah konkret sesuai kewenangan dan kebutuhan di lapangan.

Rangkaian agenda tersebut sekaligus memperlihatkan sejumlah pekerjaan rumah pemerintah daerah, mulai dari penguatan layanan pendidikan dan konektivitas hingga peningkatan kapasitas fiskal. DPRD menilai tindak lanjut terhadap berbagai catatan itu menjadi bagian penting dalam memastikan kebijakan anggaran berjalan selaras dengan kebutuhan masyarakat Luwu Timur. ***

clm-8