Bupati Irwan: Kemiskinan Lutim Turun lewat Kolaborasi Semua Pihak
Bupati Luwu Timur Irwan Bachri Syam membuka FGD Pertumbuhan Ekonomi dan Penurunan Angka Kemiskinan di Gedung Wanita Simpurusiang, Malili, Rabu (11/11/2026). Foto: Humas Pemkab Luwu Timur
Bupati Luwu Timur Irwan Bachri Syam menilai penurunan angka kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi tidak bisa dikerjakan satu pihak saja. Ia meminta seluruh pemangku kepentingan berkolaborasi, saat membuka FGD Pertumbuhan Ekonomi dan Penurunan Angka Kemiskinan di Malili, Rabu (11/11/2026).
FGD tersebut diselenggarakan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Luwu Timur. Bupati mengapresiasi Bapperida dan Badan Pusat Statistik (BPS) yang menginisiasi forum itu. Forum diposisikan sebagai wadah evaluasi kondisi perekonomian daerah sekaligus perumusan langkah strategis menekan angka kemiskinan.
Menurut Bupati, rekomendasi dan data yang dipaparkan dalam forum harus ditindaklanjuti secara nyata. Seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait diminta bergerak. “Minimal kita mampu mempertahankan capaian pertumbuhan ekonomi dan penurunan angka kemiskinan yang sudah ada. Tetapi, tentu harapan kita pertumbuhan ekonomi semakin meningkat dan angka kemiskinan semakin menurun,” ungkapnya.
Bupati menilai Luwu Timur punya peluang besar menekan angka kemiskinan secara signifikan. Peluang itu datang dari kekayaan sumber daya alam dan dukungan program dari pusat hingga desa. Karena itu, seluruh kepala desa diminta lebih aktif mengidentifikasi kondisi masyarakat di wilayah masing-masing.
Irwan menekankan pentingnya pengecekan langsung ke lapangan. “Kepala desa harus mengetahui kondisi warganya. Lihat langsung, identifikasi rumah yang tidak layak huni, dan pastikan masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan benar-benar menerima bantuan tersebut,” tegas Bupati. Data penerima bantuan diminta diverifikasi agar tidak salah sasaran.
Pertumbuhan ekonomi Luwu Timur, kata Irwan, tidak boleh hanya bertumpu pada sektor pertambangan. Sektor pertanian, perkebunan, UMKM, perdagangan, dan berbagai sektor produktif lain harus terus dikembangkan. Perusahaan, khususnya kontraktor nasional, diminta membuka rekening di perbankan lokal serta memenuhi kewajiban perpajakan daerah. “Jangan sampai aktivitas ekonomi dan nilai kontrak yang besar berlangsung di Luwu Timur, tetapi perputaran uangnya justru lebih banyak keluar daerah. Kita ingin aktivitas investasi yang berjalan di daerah ini juga memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat dan pendapatan daerah,” jelasnya.
Bupati juga mengingatkan kewajiban pajak kendaraan bermotor bagi perusahaan yang beroperasi di Luwu Timur. Kendaraan operasional diharapkan memakai administrasi dan pelat nomor sesuai wilayah operasional. Pemenuhan pajak diminta dilakukan di daerah.
Kepala BPS Provinsi Sulawesi Selatan Aryanto menilai target pembangunan daerah mesti sejalan dengan visi nasional Indonesia Emas 2045. Sinergi pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten menjadi prasyaratnya. “Saya berharap melalui FGD ini, pemerintah daerah bersama BPS dapat memperkuat koordinasi dalam penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data, baik untuk mengukur capaian pertumbuhan ekonomi maupun merumuskan kebijakan penanggulangan kemiskinan,” jelas Aryanto.
Sumber: Warta Lutim, IKP Humas/Kominfo-SP Lutim
