Bupati Lutim Teken Komitmen Pencegahan Korupsi di Makassar

Sumpa PEMKAB LUWU TIMUR 06 November 2026 3 kali Bupati Lutim Teken Komitmen Pencegahan Korupsi di Makassar Bupati Luwu Timur Irwan Bachri Syam menandatangani komitmen bersama penguatan tata kelola pemerintahan daerah dan pencegahan korupsi di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel, Makassar, Kamis (5/11/2026). Foto: Humas Pemkab Luwu Timur

Makassar, celebesaktual.id – Bupati Luwu Timur Irwan Bachri Syam menandatangani komitmen bersama penguatan tata kelola pemerintahan daerah dan pencegahan korupsi. Penandatanganan berlangsung dalam rapat koordinasi di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Makassar, Kamis (5/11/2026). Rakor itu membahas penguatan tata kelola pemerintahan daerah.

Komitmen itu diteken bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Para kepala daerah dan ketua DPRD juga menandatanganinya. Penandatanganan itu menjadi dasar kerja bersama pusat dan daerah.

Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Komjen Wiyagus dan Pimpinan KPK Yohanis Tanak. Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman turut hadir. Rakor itu juga diikuti para bupati dan wali kota se-Sulawesi Selatan.

Usai menandatangani komitmen, Irwan menegaskan kesiapan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur menjalankan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. “Penandatanganan komitmen ini bukan sekadar seremonial. Ini adalah janji kita kepada masyarakat bahwa pemerintahan harus berjalan secara transparan, akuntabel, dan berintegritas,” tegasnya.

Menurut Bupati, pencegahan korupsi harus dimulai dari pembenahan sistem. Titik awalnya meliputi perencanaan, penganggaran, hingga pengadaan barang dan jasa pemerintah. “Korupsi bisa dicegah jika sistemnya diperbaiki. Karena itu, kami di Luwu Timur berkomitmen memperkuat pengawasan internal, memperbaiki tata kelola pengadaan, dan memastikan setiap rupiah APBD digunakan untuk kepentingan masyarakat,” jelasnya.

Irwan menilai sinergi pemerintah daerah, DPRD, dan aparat pengawas menjadi kunci pemerintahan bersih. “Pengawasan bukan untuk mencari kesalahan, tapi untuk memastikan program berjalan sesuai aturan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kami siap diawasi dan siap memperbaiki diri,” tambahnya.

Ia berharap komitmen bersama itu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. “Kalau tata kelolanya baik, masyarakat akan percaya. Kalau masyarakat percaya, pembangunan akan berjalan lebih cepat dan kesejahteraan bisa kita wujudkan bersama,” pungkas Irwan Bachri Syam.

Rakor tersebut membahas sejumlah agenda strategis. Agenda itu mencakup penguatan tata kelola pemerintahan daerah, strategi pencegahan korupsi, dan peningkatan pengawasan internal. Pengelolaan pengadaan barang dan jasa yang transparan serta akuntabel juga masuk pembahasan. Penandatanganan komitmen menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang berintegritas.

Sumber: Warta Lutim, IKP Humas/Kominfo-SP Lutim

clm-8