Desa Tabarano Jalani Penilaian Desa Antikorupsi 2026 Sulsel
Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan Setdakab Luwu Timur, Indra Fawzy, membuka penilaian lapangan Desa Antikorupsi 2026 di Desa Tabarano, Kecamatan Wasuponda. Penilaian dilakukan tim auditor Pemprov Sulawesi Selatan. Foto: Humas Pemkab Luwu Timur
Tim auditor Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menilai lapangan Desa Antikorupsi 2026 di Desa Tabarano, Kecamatan Wasuponda. Penilaian yang dikawal langsung Pemerintah Kabupaten Luwu Timur itu berlangsung Sabtu (14/11/2026). Acara pembukaan dihadiri Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan Setdakab Luwu Timur, Indra Fawzy, mewakili Bupati.
Indra menegaskan, proses penilaian bukan sekadar ajang mengejar penghargaan. Kegiatan itu disebutnya bagian dari upaya membangun budaya antikorupsi dari level pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Penilaian ini menyasar tata kelola pemerintahan desa.
“Desa merupakan ujung tombak dari berbagai program pembangunan. Oleh karena itu, pengelolaan pemerintahan dan keuangan desa wajib menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, tertib administrasi, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan,” ujarnya.
Indra menambahkan, pembangunan desa harus tercermin dari kualitas tata kelola pemerintahannya. Setiap program dituntut dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Komitmen itu, lanjutnya, mesti dimulai dari pucuk pimpinan desa.
Kepala desa dituntut menjadi teladan dalam kejujuran, perangkat desa bekerja disiplin dan penuh tanggung jawab, serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjalankan fungsi pengawasan secara konsisten. Indra juga meminta seluruh kepala desa dan perangkat desa di Luwu Timur menjadikan momentum penilaian sebagai bahan pembelajaran bersama. Semangat membangun desa diharapkan tidak berorientasi pada kelengkapan dokumen semata, melainkan berdampak nyata.
Tim Penilai dari Provinsi Sulawesi Selatan, Ikhsan Johari, mengingatkan bahwa program Desa Antikorupsi tidak boleh dipandang sebatas pemenuhan syarat administratif. Menurutnya, program ini adalah gerakan membangun integritas yang melibatkan partisipasi aktif warga. “Tujuan utamanya adalah memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga, dan setiap layanan publik diberikan tanpa diskriminasi,” jelas Ikhsan.
Usai pembukaan, penilaian dilanjutkan dengan pemaparan profil dan inovasi tata kelola pemerintahan oleh Kepala Desa Tabarano, Rimal Manuk Allo. Ia menegaskan komitmen penuh jajarannya mewujudkan tata kelola desa yang bersih dan bebas dari praktik korupsi. “Kami berkomitmen kuat menjaga integritas dalam menjalankan setiap amanah yang diberikan masyarakat, serta terus mendorong lingkungan pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel,” tegas Rimal.
Proses penilaian turut dihadiri Inspektur Kabupaten Luwu Timur Dohri As’ari, Kepala Diskominfo-SP Andi Tabacina Akhmad, Sekretaris Dinas PMD M. Jumardin, Camat Wasuponda Alamsyah, jajaran perangkat desa, anggota BPD, serta tokoh masyarakat setempat. Penilaian lapangan berlangsung setelah sesi pemaparan profil desa. Kehadiran para pihak itu mendampingi jalannya pemeriksaan dokumen dan tata kelola desa.
Sumber: Warta Lutim, IKP Humas/Kominfo-SP Lutim
