Luwu Timur, celebesaktual.id - Ketika sektor pertambangan mengalami kontraksi, sektor lain justru menunjukkan geliat pertumbuhan. Kondisi ini menjadi perhatian Fraksi NasDem DPRD Luwu Timur yang mendesak pemerintah daerah mengubah arah kebijakan anggaran 2027 dengan memperkuat sektor ekonomi non-tambang.

Sorotan tersebut disampaikan Iwan saat membacakan pandangan Fraksi NasDem terhadap Ranperda APBD 2027, Rabu (21/10/2026). Ia menilai, ketergantungan ekonomi daerah terhadap pertambangan menjadi persoalan serius yang perlu dijawab melalui kebijakan anggaran yang lebih berpihak pada diversifikasi ekonomi.

“Ketika pertambangan terkoreksi, sektor non-tambang harus mampu menjadi penopang. Karena itu, pembenahan struktur ekonomi menjadi kebutuhan agar Luwu Timur tidak terlalu bergantung pada satu sektor,” tegas Iwan.

Bukan tanpa alasan, data ekonomi triwulan II 2026 menunjukkan perekonomian Luwu Timur hanya tumbuh 0,50 persen, sementara sektor pertambangan dan penggalian terkontraksi 9,86 persen.

Di sisi lain, sejumlah sektor justru mencatat pertumbuhan positif. Konstruksi tumbuh 24,86 persen, industri pengolahan 18,8 persen, perdagangan 6,75 persen, serta pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 3,10 persen.

Bagi NasDem, angka tersebut menjadi sinyal bahwa kekuatan ekonomi Luwu Timur tidak semestinya hanya bertumpu pada hasil tambang. Sektor pertanian, perdagangan, industri pengolahan hingga ekonomi desa memiliki ruang besar untuk dikembangkan melalui intervensi APBD.

Salah satu yang menjadi perhatian adalah program Pandu Juara. Fraksi NasDem mendorong program ini lebih diarahkan pada pengembangan komoditas unggulan lokal dan penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), sehingga desa memiliki sumber pertumbuhan ekonomi yang lebih mandiri.

Tak hanya ekonomi desa, NasDem juga menyoroti pembangunan infrastruktur dan pendidikan. Penganggaran multiyears untuk pembangunan jalan, fasilitas umum, serta rehabilitasi sekolah dinilai penting agar pembangunan tidak terputus akibat keterbatasan alokasi anggaran tahunan.

Program 3 Kartu Sakti juga diminta tetap menjadi perhatian dalam penyusunan APBD 2027, terutama terkait keberlanjutan manfaatnya bagi masyarakat.

Iwan menegaskan, ukuran keberhasilan APBD tidak cukup dilihat dari besarnya anggaran yang terserap, tetapi harus tercermin dari dampak nyata program pembangunan terhadap kehidupan masyarakat.

“Keberhasilan pembangunan daerah tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga oleh keberlanjutan program strategis,” ujarnya.

Fraksi NasDem menyatakan siap melanjutkan pembahasan Ranperda APBD 2027 bersama pemerintah daerah. Bagi fraksi ini, APBD 2027 harus menjadi lebih dari sekadar dokumen belanja tahunan, melainkan instrumen untuk membangun ekonomi Luwu Timur yang lebih beragam, produktif, dan tidak mudah terguncang ketika sektor tambang melemah. ***