LUWU TIMUR, celebesaktual.id — DPRD Kabupaten Luwu Timur memperkuat perannya dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Lima fraksi di DPRD Luwu Timur menyampaikan pandangan umum yang menyoroti sejumlah sektor strategis, mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pendapatan daerah hingga pelayanan publik.

Pandangan fraksi tersebut menjadi bagian penting dalam proses pembahasan Ranperda Perubahan APBD 2026 sebelum memasuki tahapan selanjutnya. Jawaban pemerintah daerah atas pandangan tersebut disampaikan Wakil Bupati Luwu Timur, Hj. Puspawati Husler, dalam Rapat Paripurna DPRD Luwu Timur, Senin (7/9/2026).

Rapat yang berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Luwu Timur dipimpin Ketua DPRD Luwu Timur, Ober Datte, didampingi Ketua Komisi I DPRD Luwu Timur, Sukman Sadike. Hadir pula seluruh anggota DPRD, unsur Forkopimda dan jajaran Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

Lima fraksi yang menyampaikan pandangan umum yakni Fraksi Nasional Demokrat (NasDem), Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Fraksi Golongan Karya (Golkar), Fraksi Gerakan Persatuan Rakyat, serta Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan).

Beragam catatan yang disampaikan fraksi menunjukkan perhatian DPRD terhadap arah penggunaan anggaran daerah. Masukan tersebut juga menjadi bahan bagi pemerintah daerah dalam memberikan penjelasan terhadap sejumlah program dan kebijakan yang masuk dalam Ranperda Perubahan APBD 2026.

Dalam jawabannya, Wabup Puspawati menyebut pandangan kelima fraksi merupakan bentuk perhatian dan tanggung jawab DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“Pemandangan umum yang disampaikan oleh Fraksi Nasional Demokrat, Fraksi Partai Amanat Nasional, Fraksi Golongan Karya, Fraksi Gerakan Persatuan Rakyat, dan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan telah mencerminkan adanya perhatian dan kepedulian serta tanggungjawab yang tinggi dari semua fraksi dengan memberikan saran yang bersifat konstruktif, obyektif, dan rasional,” ungkapnya.

Fraksi NasDem salah satunya menyoroti pembangunan sarana pendidikan. Pemerintah daerah menjelaskan bahwa penyusunan skala prioritas pembangunan pendidikan dilakukan melalui aplikasi Satu Data Pendidikan. Sementara perbaikan SDN 209 Mantaipi masih menunggu hasil kajian struktur bangunan.

Fraksi PAN memberikan perhatian terhadap sejumlah sektor, termasuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pelayanan kesehatan, pertanian, infrastruktur dan pelayanan air bersih. Pemerintah menjelaskan langkah optimalisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), penguatan program Spesialis Juara, sektor pertanian, pembangunan infrastruktur berdasarkan skala prioritas serta peningkatan pelayanan PDAM kepada masyarakat.

Catatan Fraksi Golkar berkaitan dengan percepatan realisasi belanja daerah. Pemerintah daerah menyampaikan bahwa monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan perangkat daerah terus dilakukan untuk mempercepat realisasi belanja.

Sementara Fraksi Gerakan Persatuan Rakyat menyoroti sektor pendidikan, kesehatan serta penyediaan sarana dan prasarana. Pemerintah daerah menempatkan ketiga sektor tersebut sebagai bagian dari prioritas pembangunan dalam rangka memperkuat kualitas layanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Adapun Fraksi PDI Perjuangan menekankan pentingnya evaluasi kinerja perangkat daerah dalam pembahasan Perubahan APBD. Pemerintah daerah menyatakan penguatan pengawasan bersama DPRD dan Inspektorat diperlukan, disertai pemusatan anggaran pada program yang bersifat mendesak dan memiliki manfaat langsung bagi masyarakat.

Rangkaian pandangan fraksi dan jawaban pemerintah tersebut memperlihatkan posisi DPRD Luwu Timur dalam mengawal kebijakan anggaran agar pembahasan Perubahan APBD 2026 tidak hanya berkutat pada perubahan angka, tetapi juga menyentuh efektivitas program, kualitas pelayanan publik dan kebutuhan masyarakat.

Melalui fungsi anggaran dan pengawasan, DPRD memiliki ruang untuk memastikan setiap kebijakan belanja daerah memiliki dasar kebutuhan yang jelas serta selaras dengan prioritas pembangunan Kabupaten Luwu Timur. ***