Luwu Timur, celebesaktual.id - Sejumlah persoalan pembangunan dan kebutuhan masyarakat menjadi perhatian anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur Daerah Pemilihan (Dapil) IV saat melakukan kunjungan kerja dan monitoring di Kecamatan Tomoni, Rabu (1/7/2026).

Kegiatan yang dipusatkan di Kantor Camat Tomoni tersebut menjadi bagian dari proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. DPRD tidak hanya menggali informasi melalui forum pertemuan, tetapi juga turun langsung melihat kondisi pembangunan di lapangan.

Rombongan dipimpin unsur Pimpinan DPRD bersama anggota Dapil IV, yakni Wahidin, Sukasman, Ambrosius Borallo, Aprianto, Andi Surono, Suwati, dan Dwi Heryanto.

Sejumlah pihak turut hadir dalam pertemuan, mulai dari Camat Tomoni, Camat Tomoni Timur, para kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, hingga perwakilan perangkat daerah.

Anggota DPRD Luwu Timur, Wahidin, menyebut kunjungan tersebut menjadi kesempatan bagi legislatif untuk melihat lebih dekat dampak program yang telah dijalankan melalui APBD 2025.

Menurutnya, informasi dari pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan masyarakat memiliki peran penting dalam memberikan gambaran mengenai capaian sekaligus persoalan yang masih ditemukan di lapangan.

“Kami ingin memastikan setiap program yang telah dilaksanakan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Karena itu, seluruh masukan dari pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan masyarakat akan kami tampung sebagai bahan pembahasan Ranperda, sehingga kebijakan yang dihasilkan nantinya semakin tepat sasaran dan sesuai kebutuhan daerah,” kata Wahidin.

Usai berdialog dengan para pemangku kepentingan, anggota DPRD Dapil IV melanjutkan agenda dengan peninjauan sejumlah titik pembangunan di wilayah Kecamatan Tomoni.

Peninjauan tersebut dilakukan untuk mencocokkan informasi yang diperoleh dalam forum dengan kondisi faktual di lapangan, khususnya terkait infrastruktur dan pelaksanaan program pembangunan.

Wahidin menilai koordinasi antara DPRD, pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, serta masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam mengawal penggunaan anggaran daerah.

“Melalui kegiatan monitoring ini, kami berharap pelaksanaan pembangunan ke depan semakin berkualitas, tepat sasaran, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat di Kecamatan Tomoni maupun wilayah Dapil IV secara keseluruhan,” ujarnya.

Hasil kunjungan dan berbagai masukan yang diperoleh selanjutnya menjadi bagian dari bahan DPRD dalam membahas Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. ***