Luwu Timur, celebesaktual.id - Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Luwu Timur, Jihadin Peruge, turun langsung mendampingi anggota DPRD Daerah Pemilihan (Dapil) IV dalam kunjungan kerja dan monitoring di Kecamatan Tomoni, Rabu (1/7/2026).

Kegiatan yang dipusatkan di Kantor Camat Tomoni itu menjadi bagian dari rangkaian pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Forum tersebut tidak hanya membahas aspek administratif pelaksanaan anggaran, tetapi juga membuka ruang bagi pemerintah kecamatan, desa, dan masyarakat untuk menyampaikan kondisi serta kebutuhan pembangunan di wilayahnya.

Anggota DPRD Dapil IV yang mengikuti kegiatan tersebut masing-masing Wahidin, Sukasman, Ambrosius Borallo, Aprianto, Andi Surono, Suwati, dan Dwi Heryanto. Hadir pula Camat Tomoni, Camat Tomoni Timur, kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, serta perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

Jihadin Peruge mengatakan, monitoring lapangan memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai pelaksanaan program yang telah dibiayai melalui APBD. Menurutnya, pembahasan pertanggungjawaban anggaran tidak cukup hanya melihat laporan di atas kertas, tetapi juga perlu dikaitkan dengan kondisi pembangunan yang dirasakan masyarakat.

“Monitoring ini menjadi bagian penting dari fungsi pengawasan DPRD. Kami ingin memastikan pelaksanaan APBD 2025 dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, sekaligus menyerap berbagai masukan dari masyarakat sebagai bahan penyempurnaan Ranperda,” ujar Jihadin.

Dalam pertemuan tersebut, aspirasi masyarakat dan pemerintah di tingkat kecamatan menjadi salah satu bahan evaluasi DPRD. Berbagai masukan yang muncul selanjutnya akan dikaji dalam proses pembahasan Ranperda sebelum rancangan tersebut ditetapkan menjadi peraturan daerah.

Selain berdiskusi di Kantor Camat Tomoni, rombongan DPRD juga melakukan peninjauan sejumlah hasil pembangunan di lapangan. Peninjauan ini dilakukan untuk melihat secara langsung sejauh mana program yang telah dilaksanakan melalui anggaran daerah memberikan manfaat bagi masyarakat.

Jihadin menilai keterhubungan antara DPRD, pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam menentukan arah pembangunan. Dengan komunikasi lintas pemerintahan yang berjalan baik, evaluasi terhadap penggunaan anggaran dapat menghasilkan catatan yang lebih konkret untuk perbaikan program berikutnya.

Hasil monitoring dan aspirasi yang dihimpun dari Kecamatan Tomoni dan Tomoni Timur selanjutnya menjadi bagian dari bahan pertimbangan DPRD Kabupaten Luwu Timur dalam pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. ***