LUWU TIMUR, celebesaktual.id – DPRD Kabupaten Luwu Timur turun langsung ke Daerah Pemilihan (Dapil) III yang mencakup Kecamatan Wotu dan Burau untuk menyerap aspirasi masyarakat sekaligus melihat kondisi pembangunan di wilayah tersebut.

Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari, mulai 1 hingga 3 September 2026, menjadi bagian dari agenda DPRD dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Di Kecamatan Wotu, agenda kunjungan diawali dengan pertemuan bersama unsur pemerintah kecamatan dan pihak terkait. Sejumlah masukan mengenai kebutuhan masyarakat dan pembangunan wilayah menjadi bagian dari pembahasan dalam pertemuan tersebut.

Kegiatan kemudian berlanjut ke Kecamatan Burau pada 2 September 2026. DPRD menggali berbagai persoalan yang berkaitan dengan kebutuhan pelayanan publik dan pembangunan yang menjadi perhatian masyarakat di wilayah tersebut.

Tidak hanya melakukan pertemuan, DPRD juga menggelar peninjauan lapangan pada 3 September. Langkah ini dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi sejumlah pembangunan maupun pelayanan publik di Kecamatan Wotu dan Burau.

Aspirasi yang diperoleh selama kunjungan selanjutnya menjadi bahan dalam proses pembahasan Perubahan APBD 2026. DPRD menilai penyusunan kebijakan anggaran perlu mempertimbangkan kondisi riil dan kebutuhan masyarakat di setiap wilayah pemilihan.

Kunjungan tersebut sekaligus memperkuat koordinasi antara DPRD dengan pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, serta masyarakat. Interaksi langsung di lapangan memberikan gambaran mengenai berbagai kebutuhan yang perlu mendapat perhatian dalam kebijakan pembangunan daerah.

Melalui agenda Dapil III ini, DPRD Luwu Timur menjalankan fungsi penganggaran dan pengawasan dengan melihat langsung perkembangan pembangunan serta mendengar persoalan yang disampaikan masyarakat.

Hasil kunjungan di Wotu dan Burau selanjutnya menjadi salah satu bahan pertimbangan DPRD dalam pembahasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, agar alokasi anggaran dapat diarahkan pada kebutuhan pembangunan yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat. ***