DTSEN Jadi Acuan Perencanaan Pembangunan Luwu Timur 2027

Sumpa PEMKAB LUWU TIMUR 03 November 2026 2 kali DTSEN Jadi Acuan Perencanaan Pembangunan Luwu Timur 2027 Staf Ahli Hukum dan Pemerintahan Aswan Aziz membuka sosialisasi pemetaan variabel DTSEN di Aula Media Center Diskominfo-SP Luwu Timur. Kegiatan ini juga menyusun kerangka acuan kerja pemanfaatan DTSEN. Foto: Humas Pemkab Luwu Timur

Luwu Timur, celebesaktual.id – Pemerintah Kabupaten Luwu Timur memantapkan pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai dasar perencanaan pembangunan. Penguatan tata kelola data itu dibahas lewat sosialisasi pemetaan variabel DTSEN dan penyusunan kerangka acuan kerja (KAK) di Aula Media Center Diskominfo-SP, Selasa (03/11/2026). Kegiatan dibuka Staf Ahli Hukum dan Pemerintahan Aswan Aziz.

Bapperida Kabupaten Luwu Timur bertindak sebagai Sekretariat Satu Data Indonesia dalam penyelenggaraan forum tersebut. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional. Pelaksanaannya juga mengacu pada Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pedoman Berbagipakai DTSEN. Dua dasar hukum itu menegaskan pentingnya satu data sebagai rujukan bersama.

Dalam sambutannya, Aswan Aziz menegaskan DTSEN harus menjadi acuan bersama dalam perencanaan dan penentuan sasaran pembangunan daerah. Menurutnya, setiap program pemerintah mesti benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan. Ia menilai inventarisasi awal kebutuhan data sosial ekonomi yang dihimpun Bapperida sudah menjadi langkah penting. Hasilnya diharapkan memastikan seluruh kebutuhan data perangkat daerah terpetakan.

“Apabila masih terdapat program atau kegiatan yang belum terpetakan maupun belum lengkap, melalui pertemuan ini perlu segera kita lengkapi dan tindak lanjuti,” ujarnya. Aswan juga menyoroti pentingnya koordinasi lintas perangkat daerah. Ia menyebut Bapperida sebagai Sekretariat Satu Data Indonesia, Diskominfo-SP sebagai Walidata Daerah, dan BPS sebagai Pembina Data. Ketiga institusi itu dinilai perlu bergerak seiring.

Ketua Tim Statistik Sosial BPS Kabupaten Luwu Timur, Siti Maisyarokh, memaparkan DTSEN sebagai sistem data terpadu. Sistem tersebut mengintegrasikan berbagai karakteristik sosial ekonomi rumah tangga untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, pemeringkatan kesejahteraan dalam DTSEN menggunakan metode Proxy Means Test (PMT). Metode statistik itu memperkirakan tingkat pengeluaran rumah tangga berdasarkan karakteristik sosial ekonomi yang berkaitan dengan kesejahteraan.

“Penilaian ini tidak hanya melihat satu indikator, seperti pendapatan, tetapi mempertimbangkan berbagai karakteristik rumah tangga secara bersama-sama. Di antaranya kondisi perumahan, sumber air minum, bahan bakar memasak, kepemilikan aset, konsumsi listrik, komposisi keluarga, tingkat pendidikan, status pekerjaan, hingga kondisi kesehatan dan disabilitas,” jelasnya. Artinya, kata Siti, penilaian dilakukan menyeluruh, bukan bertumpu pada satu variabel saja.

Hasil pemodelan tersebut dipakai untuk mengelompokkan rumah tangga ke dalam 10 desil menurut tingkat kesejahteraan relatif. Desil 1 berisi kelompok dengan kesejahteraan paling rendah, sedangkan desil 10 paling tinggi. Siti menegaskan desil bukan ukuran kemiskinan atau kekayaan secara absolut. Angka itu hanya menggambarkan posisi relatif sebuah rumah tangga dibandingkan rumah tangga lain.

“Melalui pengelompokan ini, pemerintah dapat memiliki gambaran yang lebih terukur dalam menentukan sasaran program. Karena itu, pemanfaatan DTSEN diharapkan dapat membantu perangkat daerah menyusun perencanaan dan intervensi pembangunan yang lebih tepat sasaran,” jelas Siti Maisyarokh. Plt. Sekretaris Bapperida Kabupaten Luwu Timur, Dirghantara Halun, turut hadir bersama perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemkab Luwu Timur. Forum yang dikoordinasikan Bapperida bersama BPS dan Diskominfo-SP itu juga memperkuat komitmen pelindungan data pribadi sesuai Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022.

Sumber: Warta Lutim, IKP Humas/Kominfo-SP Lutim

clm-8