Luwu Timur, celebesaktual.id - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Luwu Timur melontarkan kritik tajam terhadap pengelolaan program dan keuangan daerah dalam Sidang Paripurna terkait Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Jumat (10/7/2026).

Sorotan tersebut muncul di tengah kondisi perekonomian Luwu Timur yang mencatat pertumbuhan negatif. Berdasarkan data pertumbuhan ekonomi daerah tahun 2026, ekonomi Luwu Timur mengalami kontraksi sebesar 2,31 persen. Kondisi itu dinilai menjadi alarm bagi pemerintah daerah untuk mengevaluasi kembali efektivitas kebijakan dan program pembangunan.

Dalam pandangan akhir fraksi yang dibacakan anggota DPRD dari PDI Perjuangan, Sukasman, situasi tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan tekanan ekonomi global. Sejumlah program strategis daerah yang terkendala persoalan hukum juga disebut turut memengaruhi ruang gerak pembangunan dan perekonomian daerah.

Fraksi PDI Perjuangan kemudian mengarahkan perhatian pada sejumlah program bantuan dan pembangunan yang dinilai belum sepenuhnya menyentuh kebutuhan masyarakat. Persoalan ketepatan sasaran, transparansi pelaksanaan, hingga dampak ekonomi terhadap kelompok masyarakat bawah menjadi bagian dari evaluasi fraksi.

Salah satu yang disoroti adalah program Bantuan Desa senilai Rp2 miliar untuk setiap desa. Dari total 125 desa di Luwu Timur, program tersebut baru terealisasi di 33 desa.

Bagi Fraksi PDI Perjuangan, angka realisasi itu perlu menjadi bahan evaluasi serius, terutama terkait mekanisme pelaksanaan, kepastian regulasi, serta manfaat program terhadap aktivitas ekonomi masyarakat desa.

Persoalan lain muncul pada pengadaan unit ambulans desa melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR). Fraksi mempertanyakan aspek regulasi dan efektivitas kebijakan tersebut, termasuk sejauh mana program itu memberikan manfaat yang sebanding dengan sumber daya yang dikeluarkan.

Optimalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) juga menjadi perhatian. Kelembagaan ekonomi desa tersebut dinilai masih perlu diperkuat agar tidak berhenti sebagai instrumen administratif, tetapi mampu menciptakan aktivitas usaha, membuka perputaran ekonomi, dan meningkatkan daya beli masyarakat lokal.

Di tengah ketergantungan ekonomi Luwu Timur terhadap sektor pertambangan, Fraksi PDI Perjuangan turut mengingatkan potensi dampak lebih luas apabila tata kelola pemerintahan tidak segera dibenahi. Penurunan kepercayaan publik maupun melemahnya ketertarikan investor dapat menjadi persoalan tambahan bagi daerah.

Karena itu, Bupati Luwu Timur bersama jajaran eksekutif didorong melakukan pembenahan birokrasi secara menyeluruh. Fraksi meminta setiap organisasi perangkat daerah (OPD) memiliki dokumen perencanaan dan pelaksanaan program yang valid serta dapat dipertanggungjawabkan.

Dokumen teknis seperti Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) menjadi bagian yang harus diperiksa dan diverifikasi secara benar sebelum program dijalankan.

Fraksi PDI Perjuangan menilai pembenahan tersebut penting untuk menutup celah kesalahan administrasi maupun persoalan hukum dalam pelaksanaan program. Tata kelola anggaran yang berbasis data faktual di lapangan juga menjadi kunci agar kebijakan pemerintah daerah tidak berhenti pada penyerapan anggaran, tetapi menghasilkan manfaat ekonomi yang terukur.

Bagi fraksi, kondisi pertumbuhan ekonomi yang terkontraksi menjadi momentum untuk menguji kembali seluruh kebijakan pembangunan. Program yang tidak efektif, tidak tepat sasaran, atau minim dampak terhadap ekonomi masyarakat perlu dievaluasi agar anggaran daerah benar-benar menghasilkan manfaat bagi warga.

Catatan tersebut sekaligus menjadi pesan politik Fraksi PDI Perjuangan bahwa pembenahan tata kelola bukan lagi sekadar persoalan administratif. Kualitas perencanaan, transparansi anggaran, kepastian regulasi, dan efektivitas program akan menentukan kemampuan Luwu Timur menghadapi tekanan ekonomi sekaligus mengembalikan pertumbuhan ekonomi ke jalur positif. ***