Komisi III DPRD Lutim Tahan Operasional Proyek Pipa PT Vale, Rivaldi: Selesaikan Dulu Persoalan Warga!
Luwu Timur, celebesaktual.id - Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Luwu Timur, Rivaldi, mengingatkan PT Vale agar tidak terburu-buru melanjutkan proyek pipa minyak sebelum seluruh persoalan dengan masyarakat terdampak diselesaikan. Ia menegaskan, kepatuhan terhadap dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) harus menjadi dasar sebelum aktivitas proyek kembali berjalan.
Rivaldi menyebut, penghentian sementara proyek yang telah berlangsung lebih dari sepekan bukan tanpa alasan. Langkah tersebut merupakan tindak lanjut kesepakatan dalam rapat di Kantor Camat Wasuponda beberapa waktu lalu.
Menurutnya, masih terdapat kewajiban dalam dokumen AMDAL yang harus diwujudkan secara nyata, terutama penyelesaian persoalan di lapangan dan sosialisasi kepada masyarakat yang terdampak proyek.
“Sebagaimana disampaikan Dinas Lingkungan Hidup pada rapat dengar pendapat pertama, amanah AMDAL menyebutkan bahwa sebelum beroperasi harus dipastikan seluruh persoalan sudah bersih dan tuntas, termasuk sosialisasi kepada masyarakat terdampak,” tegas Rivaldi.
Ia menilai, perusahaan tidak seharusnya memaksakan kelanjutan pekerjaan ketika masih ada kewajiban lingkungan dan sosial yang belum dituntaskan.
“Jika masih ada amanah AMDAL yang belum diwujudkan dalam bentuk tindakan, sebaiknya tidak terburu-buru melakukan operasi,” ujarnya.
Bagi Komisi III DPRD Luwu Timur, persoalan ini bukan sekadar menyangkut kelanjutan pekerjaan proyek, tetapi juga menyangkut hak masyarakat untuk mendapatkan informasi, dilibatkan, serta memperoleh penyelesaian atas persoalan yang muncul di sekitar wilayah kegiatan.
Rivaldi menegaskan, nasib kelanjutan proyek akan ditentukan melalui rapat lanjutan yang harus menghasilkan kesepahaman seluruh pihak. Sebelum kesepakatan itu tercapai, aktivitas proyek pipa minyak PT Vale diminta tetap dihentikan.
Sikap tegas Komisi III ini menjadi pengingat bahwa kepentingan investasi tidak boleh berjalan dengan mengabaikan kewajiban lingkungan maupun suara masyarakat. Bagi DPRD, proyek dapat dilanjutkan ketika seluruh persoalan telah diselesaikan, bukan sekadar ketika pekerjaan siap dilaksanakan. ***
