Layanan Pertanian Luwu Timur Berbasis QR Code di FKP 2026

Sumpa PEMKAB LUWU TIMUR 17 November 2026 3 kali Layanan Pertanian Luwu Timur Berbasis QR Code di FKP 2026 Sekretaris DisPKP Luwu Timur, Munadiah As’ad, memimpin Forum Konsultasi Publik 2026 di Aula DisPKP, Malili. Forum ini membahas optimalisasi layanan pertanian berbasis data dan informasi. Foto: Humas Pemkab Luwu Timur

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DisPKP) Kabupaten Luwu Timur menggelar Forum Konsultasi Publik 2026 bertema optimalisasi layanan publik sektor pertanian berbasis data dan informasi. Forum berlangsung di Aula DisPKP Luwu Timur, Malili, Selasa (17/11/2026). Kegiatan itu dipimpin Sekretaris DisPKP Munadiah As’ad.

Forum itu merupakan tindak lanjut Surat Nomor 000.8.3.4/97/B.Organisasi tentang Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik Tahun 2026. Kegiatan ini menjadi ruang dialog untuk menghimpun masukan, saran, dan rekomendasi pemangku kepentingan. Hasilnya dipakai sebagai bahan evaluasi dan penyempurnaan pelayanan publik.

Turut hadir Kabag Organisasi Setdakab Luwu Timur Saenab, Kabid Ketahanan Pangan Darfan Husain, perwakilan OPD terkait, serta para kepala desa. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Luwu Timur, Abdullah Pannu, tampil sebagai narasumber. Forum itu mempertemukan pemerintah kabupaten, OPD teknis, dan pemerintah desa.

Munadiah menjelaskan, DisPKP terus mengembangkan inovasi pelayanan dengan memanfaatkan teknologi melalui pemindaian barcode atau QR Code. Layanan itu diharapkan memudahkan masyarakat menyampaikan persoalan pertanian yang muncul di desa maupun kecamatan. Lewat pemindaian, jadwal layanan bisa disusun mengikuti kebutuhan yang teridentifikasi.

“Melalui pemindaian barcode, kita dapat mengidentifikasi berbagai permasalahan di desa maupun kecamatan. Selanjutnya, kita bisa menjadwalkan layanan sesuai kebutuhan, baik terkait persoalan tanaman pertanian maupun ternak yang membutuhkan vaksinasi dan layanan lainnya,” ungkap Munadiah. Menurutnya, layanan berbasis digital itu mempercepat identifikasi kebutuhan masyarakat. Pelayanan pertanian pun menjadi lebih terarah dan responsif.

Kepala BPS Luwu Timur, Abdullah Pannu, menekankan pentingnya kolaborasi lintas tingkatan pemerintahan untuk menghasilkan data yang berkualitas. Data akurat, ujarnya, menjadi salah satu fondasi utama dalam menentukan arah kebijakan dan pembangunan daerah. Menurutnya, kualitas data menentukan ketepatan kebijakan yang diambil.

“Kalau ingin melihat daerah maju, maka datanya harus kuat. Data itu sangat mahal, tetapi jauh lebih mahal lagi jika membangun daerah tanpa data,” tegas Abdullah. Ia menambahkan, penguatan data membutuhkan keterlibatan pemerintah desa, kecamatan, hingga kabupaten. Informasi yang dihasilkan diharapkan menjadi dasar pengambilan kebijakan yang tepat.

Sumber: Warta Lutim, IKP Humas/Kominfo-SP Lutim

clm-8
Berikan Komentar
Silakan tulis komentar dalam formulir berikut ini (Gunakan bahasa yang santun). Komentar akan ditampilkan setelah disetujui oleh Admin