Luwu Timur, celebesaktual.id - Lima fraksi DPRD Kabupaten Luwu Timur menyampaikan sejumlah catatan kritis terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027. Berbagai saran dan masukan tersebut menjadi bagian penting dalam mengawal arah kebijakan anggaran agar lebih tepat sasaran dan menyentuh kebutuhan masyarakat.

Pandangan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Luwu Timur dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan APBD 2027, yang berlangsung di Gedung DPRD Luwu Timur, Rabu (21/10/2026). Sidang dipimpin Ketua DPRD Lutim, Ober Datte, dan dihadiri Sekretaris Daerah Luwu Timur, Dr. Ramadhan Pirade.

Lima fraksi secara bergantian menyampaikan pandangan mereka. Fraksi NasDem dibacakan Muhammad Iwan, Fraksi PAN oleh Muhammad Rivaldi, Fraksi PDI Perjuangan oleh Harisal, Fraksi GPR melalui Rusdi Layong, serta Fraksi Golkar oleh Aripin.

Masing-masing fraksi menyampaikan saran, kritik, dan masukan sebagai bentuk fungsi pengawasan sekaligus peran legislatif dalam memastikan kebijakan anggaran pemerintah daerah berjalan sesuai kebutuhan pembangunan.

Ketua DPRD Luwu Timur, Ober Datte, memimpin jalannya sidang yang turut dihadiri Wakil Ketua I dan II DPRD, Jihadin Peruge dan Hj. Harisah Suharjo, jajaran pemerintah daerah, unsur Forkopimda, serta anggota DPRD.

Menanggapi berbagai pandangan tersebut, Sekda Luwu Timur, Dr. Ramadhan Pirade, menyampaikan apresiasi atas perhatian dan kepedulian seluruh fraksi terhadap penyusunan APBD 2027.

"Semua catatan, saran, dan masukan yang disampaikan oleh fraksi-fraksi akan menjadi bahan evaluasi dan penyempurnaan bagi pemerintah daerah," ujarnya.

Ramadhan menegaskan, pemerintah daerah akan mencermati setiap masukan legislatif dalam meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran.

"Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran agar APBD 2027 benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan di Luwu Timur," tambahnya.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam melahirkan APBD yang transparan, akuntabel, serta tepat sasaran.

Rapat paripurna ini menjadi ruang bagi DPRD untuk memastikan setiap kebijakan anggaran tidak sekadar menjadi deretan angka dalam dokumen pemerintah, tetapi benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat dan arah pembangunan Luwu Timur menuju daerah yang maju dan sejahtera. ***