Luwu Timur, celebesaktual.id - Ketua DPRD Kabupaten Luwu Timur, Ober Datte, memimpin langsung Rapat Paripurna penyampaian Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027, di Gedung DPRD Luwu Timur, Kamis (22/10/2026).

Di bawah pimpinan Ober Datte, forum legislatif tersebut menjadi ruang penting untuk menguji keseriusan pemerintah daerah dalam menjawab berbagai persoalan yang disuarakan lima fraksi, mulai dari infrastruktur, pendidikan, pertanian, pelayanan sosial hingga optimalisasi pendapatan daerah.

Rapat turut dihadiri Wakil Ketua I dan II DPRD, Jihadin Peruge dan Hj. Harisah Suharjo, jajaran anggota dewan, pejabat Pemkab Luwu Timur serta perwakilan Forkopimda.

Dalam sidang tersebut, Wakil Bupati Luwu Timur, Hj. Puspawati Husler, menyampaikan jawaban pemerintah atas seluruh catatan fraksi. Sejumlah persoalan strategis mendapat perhatian, di antaranya pemerataan pembangunan, keterlibatan UMKM lokal dalam proyek konstruksi, rehabilitasi sekolah, bantuan pertanian, hingga penanganan abrasi di Dusun Lemo, Desa Mabonta.

Pemerintah juga memberikan penjelasan terkait pembangunan infrastruktur dengan skema multiyears, perbaikan jembatan Rende-Rende dan Dandawasu, keberlanjutan Bandara Maliwowo, serta persoalan pemanfaatan listrik 4,2 MW yang belum terserap.

Ketua DPRD Luwu Timur, Ober Datte, menegaskan bahwa seluruh masukan fraksi merupakan bagian penting dari fungsi pengawasan dan penganggaran DPRD. Menurutnya, setiap catatan yang disampaikan anggota dewan harus menjadi perhatian serius dalam proses pembahasan APBD.

“Pembahasan APBD bukan sekadar menyusun angka-angka dalam dokumen anggaran. Di dalamnya ada kebutuhan masyarakat yang harus diperjuangkan, mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik hingga penguatan ekonomi daerah. Karena itu, setiap masukan fraksi perlu dicermati agar kebijakan anggaran benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” tegas Ober Datte.

Ia juga menekankan pentingnya pembahasan yang terbuka dan konstruktif antara legislatif dan eksekutif, sehingga setiap program yang direncanakan memiliki dasar kebutuhan, sasaran yang jelas, serta manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.

Sementara itu, Wabup Puspawati menjelaskan bahwa pemerintah akan terus menyelaraskan kebijakan APBD 2027 dengan RPJMD, RKPD dan KUA-PPAS. Berbagai program prioritas, termasuk penguatan ekonomi non-tambang melalui Pandu Juara, Program 3 Kartu Sakti, pupuk gratis, bibit unggul dan bantuan lansia, turut menjadi bagian dari jawaban pemerintah.

Menutup penyampaiannya, Puspawati mengajak seluruh perangkat daerah bersama pimpinan dan anggota DPRD berperan aktif dalam tahapan pembahasan Ranperda APBD 2027.

Bagi DPRD Luwu Timur, tahapan ini bukan sekadar agenda formal tahunan. Di sinilah ketajaman fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan diuji, sekaligus menentukan sejauh mana uang rakyat diterjemahkan menjadi program pembangunan yang tepat sasaran. ***