Makassar, celebesaktual.id - Persoalan ketersediaan LPG 3 kilogram (Kg) di Kabupaten Luwu Timur menjadi perhatian Komisi II DPRD setempat. Untuk mencari solusi atas keterbatasan pasokan yang terjadi di sejumlah wilayah, Komisi II melakukan koordinasi dengan PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi di Makassar, Kamis (11/6/2026).

Pertemuan yang berlangsung di Kantor Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi VII itu mempertemukan rombongan Komisi II DPRD Luwu Timur dengan Mulian Pratama selaku Sales Branch Manager (SBM) Sulselbar VII Gas PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi.

Sejumlah persoalan dibahas dalam pertemuan tersebut, mulai dari pola distribusi LPG 3 Kg, pengawasan Harga Eceran Tertinggi (HET), hingga langkah penanganan ketika terjadi kelangkaan di tingkat masyarakat.

Anggota Komisi II DPRD Luwu Timur, Firman Udding, turut menyoroti langkah Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melalui Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian (Disdagkop-UKMP) dalam mengatasi keterbatasan pasokan.

Menurut Firman, fasilitasi bongkar LPG 3 Kg di kantor desa dan kantor kecamatan menjadi salah satu langkah yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Mekanisme tersebut membuat warga lebih mudah memperoleh LPG bersubsidi sekaligus mendapatkan gas dengan harga sesuai ketentuan.

“Kami mengapresiasi Pemerintah Daerah, khususnya Disdagkop-UKMP Kabupaten Luwu Timur, yang telah berinisiatif memfasilitasi penyaluran LPG 3 Kg melalui kegiatan bongkar tabung di kantor desa dan kantor kecamatan. Langkah ini sangat membantu masyarakat untuk memperoleh LPG dengan lebih mudah dan sesuai harga yang ditetapkan,” kata Firman.

Ia menyebut penanganan persoalan LPG tidak dapat dilakukan oleh satu pihak. Pemerintah daerah, Pertamina, agen, pangkalan, pemerintah desa hingga kecamatan memiliki peran masing-masing dalam memastikan gas bersubsidi dapat diterima masyarakat.

Di sisi lain, Firman menilai persoalan LPG 3 Kg perlu dilihat tidak hanya dari sisi jumlah pasokan. Kelancaran rantai distribusi, pengawasan harga, serta ketepatan sasaran penerima subsidi menjadi bagian penting untuk mencegah munculnya persoalan serupa.

“Pengawasan distribusi dan harga juga harus terus dilakukan agar manfaat subsidi benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang berhak,” ujarnya.

Koordinasi dengan Pertamina tersebut menjadi bagian dari upaya DPRD Luwu Timur mengurai persoalan LPG 3 Kg dari sisi distribusi hingga pengawasan di lapangan. Sementara itu, langkah fasilitasi bongkar LPG di desa dan kecamatan menjadi salah satu alternatif yang dapat digunakan pemerintah daerah ketika masyarakat menghadapi keterbatasan pasokan. ***