Pemkab Lutim Matangkan RDTR Kawasan Transmigrasi Mahalona Towuti

Sumpa PEMKAB LUWU TIMUR 10 November 2026 5 kali Pemkab Lutim Matangkan RDTR Kawasan Transmigrasi Mahalona Towuti Konsultasi Publik I RDTR dan FGD I KLHS Kawasan Transmigrasi Mahalona, Kecamatan Towuti, Selasa (10/11/2026). Foto: Humas Pemkab Luwu Timur

Luwu Timur, celebesaktual.id – Sekretaris Daerah Luwu Timur Dr. Ramadhan Pirade memimpin Konsultasi Publik I RDTR dan FGD I Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kawasan Transmigrasi Mahalona, Kecamatan Towuti. Kegiatan yang digelar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) itu berlangsung Selasa (10/11/2026).

Pemkab mulai mematangkan arah penataan ruang kawasan transmigrasi tersebut melalui penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Dokumen tersebut akan memandu arah pertumbuhan kawasan, ekonomi pedesaan, tanaman pangan, dan penataan aset. Semuanya diarahkan agar berjalan lebih terencana dan sesuai potensi wilayah.

Pembahasan diarahkan merumuskan struktur ruang, pola ruang, dan peraturan zonasi sesuai kebutuhan pengembangan kawasan. Perencanaan diintegrasikan dengan KLHS agar pembangunan tetap memperhatikan aspek lingkungan hidup. Ramadhan didampingi Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah I Murti Ningrum.

Peserta yang hadir antara lain wakil perangkat daerah Pemprov Sulawesi Selatan, para camat, kepala desa, dan pemangku kepentingan lain. Kehadiran mereka menjadi bagian dari konsultasi publik. Masukan peserta diharapkan memperkaya dokumen perencanaan.

Menurut Ramadhan, penyusunan RDTR kawasan itu berangkat dari bantuan teknis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Menurutnya, keberadaan RDTR penting memberi kepastian arah pembangunan. Kawasan Mahalona berada pada jalur lintas provinsi yang berpotensi terus berkembang.

“Melalui RDTR ini, kita ingin memastikan pembangunan di kawasan Mahalona memiliki arah dan pedoman yang jelas. Apalagi, wilayah ini berada di jalur lintas provinsi sehingga perlu ditata dengan baik agar pengembangannya sesuai dengan karakteristik dan potensi kawasan,” ujar Ramadhan.

Dokumen RDTR nantinya menjadi salah satu instrumen penting mendukung kemudahan perizinan dan menarik investasi. Dokumen itu juga menjadi acuan pemerintah melaksanakan pembangunan di wilayah Mahalona. Penyusunannya diharapkan berjalan sesuai tahapan yang ditetapkan.

Sumber: Warta Lutim, IKP Humas/Kominfo-SP Lutim

clm-8
Berikan Komentar
Silakan tulis komentar dalam formulir berikut ini (Gunakan bahasa yang santun). Komentar akan ditampilkan setelah disetujui oleh Admin