Pengarusutamaan Gender Luwu Timur Diselaraskan Lewat Rakor Pokja PUG
Kepala Bidang Kesetaraan Gender PPA Luwu Timur Ramlah Muhammad Djono Sanusi membuka rapat koordinasi Tim Pokja PUG di Aula Sasana Praja. Forum ini menyelaraskan kesiapan OPD menghadapi evaluasi PUG 2026. Foto: Humas Pemkab Luwu Timur
Rapat Koordinasi Tim Pokja Pengarusutamaan Gender Kabupaten Luwu Timur berlangsung di Aula Sasana Praja Kantor Bupati Luwu Timur, Kamis (12/11/2026). Forum dibuka Kepala Bidang Kesetaraan Gender PPA Luwu Timur, Ramlah Muhammad Djono Sanusi. Pertemuan menyelaraskan pemahaman organisasi perangkat daerah (OPD) soal indikator, kriteria, dan mekanisme evaluasi PUG tahun 2026.
Penilaian Evaluasi Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender tahun 2026 berjalan melalui tiga tahap. Tahapannya adalah Lembar Kerja Evaluasi Mandiri, Verifikasi Administrasi, dan Verifikasi Lapangan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA). Rapat koordinasi ini juga menjadi wadah menyelaraskan peran dan tanggung jawab masing-masing OPD. Setiap perangkat daerah diminta memenuhi eviden serta dokumen pendukung penilaian.
Dalam sambutannya, Ramlah menyatakan kebijakan responsif gender merupakan instrumen penting untuk mengurangi kesenjangan gender dalam pembangunan. Menurutnya, implementasi PUG harus dimaknai secara komprehensif dari tahap perencanaan hingga evaluasi. Ia menyebut tiga prasyarat Pelembagaan PUG, yaitu Kebijakan, SDM dan Internalisasi, serta Data. Ada pula tujuh tahapan penyelenggaraan PUG, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengawasan, hingga pelaporan.
Ramlah menegaskan bahwa pengarusutamaan gender bukan kerja satu perangkat daerah saja. “Untuk itu, seluruh pihak, baik pemerintah maupun nonpemerintah, harus bekerja bersama-sama membangun dan memperkuat komitmen, menyusun rencana aksi, serta bertanggung jawab dalam mengimplementasikannya,” ujar Ramlah. Ia mengajak seluruh anggota Pokja PUG lebih aktif mengambil peran melalui program dan kegiatan yang responsif gender.
Ia juga menyoroti pelaksanaan PUG yang selama ini cenderung berjalan parsial dan belum berkesinambungan. Isu kesetaraan gender dinilai belum sepenuhnya menjadi perhatian utama dalam agenda pembangunan, sebagaimana isu infrastruktur dan ekonomi. “Kondisi seperti ini harus kita perbaiki bersama-sama,” tegasnya. Menurutnya, integrasi dan kerja sama sistematis antara pemerintah dan nonpemerintah perlu ditopang komunikasi serta jejaring kerja yang kuat.
Ramlah menyampaikan hasil verifikasi administrasi tahun 2026 memuat sejumlah catatan dari Tim Evaluator Kementerian PPPA. Salah satu catatannya adalah revisi indikator penilaian dibandingkan tahun sebelumnya. Setiap OPD pun perlu meninjau ulang kelengkapan dokumen dan eviden agar sesuai indikator terbaru. Ia berharap pendampingan Fasilitator PUG Provinsi Sulawesi Selatan memperkuat komitmen perangkat daerah sekaligus meningkatkan capaian penghargaan PPE Kabupaten Luwu Timur.
Narasumber kegiatan ini adalah Fasilitator Pengarusutamaan Gender Provinsi Sulawesi Selatan, Uci Lestari, S.STP., M.Si. Forum dihadiri para kepala OPD dan camat, termasuk Kepala Bidang Pemerintahan Pembangunan, Andi Yuni. Staf pengelola perencanaan dan teknis PUG serta Tim Driver PUG Kabupaten Luwu Timur juga mengikuti rapat tersebut.
Hasil verifikasi administrasi mengidentifikasi lima tugas pokok Focal Point OPD yang wajib segera ditindaklanjuti. Focal Point diminta menggencarkan internalisasi PUG, memastikan data terpilah terintegrasi ke dokumen perencanaan dan penganggaran, serta konsisten melakukan analisis gender. Mereka juga perlu menertibkan laporan pelaksanaan PUG tahunan dan menghadirkan materi publikasi yang responsif gender. Uci Lestari menegaskan kelima catatan evaluasi itu tidak boleh sekadar formalitas administratif. “Hasil evaluasi ini menjadi PR bersama yang harus segera dituntaskan. Perencanaan, penganggaran, hingga publikasi di setiap OPD ke depan harus benar-benar berbasis data terpilah dan analisis gender agar pembangunan berjalan inklusif,” ujarnya.
Sumber: Warta Lutim, IKP Humas/Kominfo-SP Lutim
