CELEBESAKTUAL.ID, LUWU TIMUR - Aliansi Masyarakat Luwu Timur mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Luwu Timur segera merealisasikan pembentukan tim audit investigasi terkait proses sewa lahan kompensasi DAM Karebbe.
Desakan tersebut disampaikan oleh Jumail Sempo, pemuda Luwu Timur yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Luwu Timur. Ia menilai hingga saat ini belum ada tanda-tanda bahwa DPRD Luwu Timur menindaklanjuti kesepakatan yang telah disampaikan pada aksi penyampaian aspirasi sebelumnya.
“Sudah hampir sebulan sejak penyampaian aspirasi di DPRD, namun saya melihat belum ada kejelasan. Olehnya itu, saya mengingatkan para anggota dewan agar tidak pura-pura lupa dengan kesepakatan tersebut,” ujar Jumail, Senin 10 November 2025.
Ia juga mempertanyakan keputusan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yang memilih opsi minimal dalam proses sewa lahan tersebut, padahal terdapat opsi maksimal sebagaimana disampaikan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Luwu Timur, Ramadhan.
“Kalau memang ada opsi maksimal dan opsi minimal, kenapa yang dipilih justru yang minimal? Ini aneh. Jangan sampai ada pihak yang ‘masuk angin’ dalam proses ini,” tegas Jumail.
Menurutnya, untuk menjawab seluruh kejanggalan tersebut, pembentukan tim audit investigasi oleh DPRD Luwu Timur merupakan langkah yang tepat. Tim ini diharapkan mampu menelusuri persoalan secara menyeluruh, mulai dari status lahan hingga penentuan nilai sewanya.
Jumail juga meminta agar tim audit nantinya memanggil tim appraisal yang digunakan Pemda Luwu Timur untuk menjelaskan kepada publik alasan mereka menetapkan lahan kompensasi sebagai lahan kosong sehingga bernilai murah. Padahal, berdasarkan kondisi di lapangan, lahan tersebut memiliki banyak kebun milik warga, dan saat disewakan statusnya telah menjadi kawasan industri.
“Seharusnya harganya tinggi, karena status lahannya sudah kawasan industri,” kata Jumail.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa Luwu Timur saat ini sudah menjadi incaran banyak investor. Hampir seluruh blok nikel di wilayah tersebut telah memiliki IUP, yang menunjukkan betapa tingginya minat terhadap potensi daerah.
“Makanya Pemda Lutim jangan sampai memberikan harga murah, apalagi sampai gratis. Cukup tegakkan aturan, berlaku adil, dan buat kebijakan yang berpihak pada kepentingan daerah untuk jangka panjang,” jelasnya.
Di akhir penyampaiannya, Jumail menegaskan bahwa apabila DPRD Luwu Timur tidak serius menindaklanjuti persoalan ini, maka pihaknya siap kembali turun dan menduduki kantor DPRD.
“Kalau tidak ada keseriusan, kami akan datang lagi menduduki kantor DPRD Lutim,” tutupnya.
