CELEBESAKTUAL.ID, LUWU TIMUR — Komisi I DPRD Kabupaten Luwu Timur menyoroti sejumlah persoalan dalam rapat kerja bersama Dinas Kesehatan (Dinkes) terkait rencana program dan kegiatan tahun anggaran 2026. Salah satu isu utama adalah ketimpangan fasilitas layanan kesehatan antar kecamatan akibat pengaturan anggaran yang dianggap belum berbasis jumlah penduduk.
Anggota Komisi I, Muhammad Nur, menilai distribusi anggaran Dinas Kesehatan dan Puskesmas selama ini tidak proporsional. Hal tersebut menyebabkan ada kecamatan dengan jumlah penduduk kecil tetapi fasilitas berlebih, sementara daerah padat penduduk justru mengalami kekurangan.
“Ada kecamatan kecil penduduknya, tapi fasilitasnya berlebih. Di tempat lain yang penduduknya lebih besar malah kekurangan. Kalau kita mau urai, ketimpangannya sangat jelas,” ujarnya, Senin (3/11/2025).
Puskesmas Burau: Ambulans Tak Layak hingga Pustu Rusak.
Muhammad Nur kemudian menyoroti kondisi Puskesmas Burau, yang menurutnya masih menyimpan sejumlah persoalan mendasar. Salah satunya adalah ambulans yang sudah tidak layak operasi.
“Ambulans di Puskesmas Burau sudah tidak layak. Itu sebenarnya sudah dilarang undang-undang lalu lintas,” tegasnya.
Ia juga menyinggung sejumlah Puskesmas Pembantu (Pustu) di wilayah Burau, termasuk Pustu Desa Batu Putih, yang kondisi bangunannya sudah tidak layak pakai. Padahal, perbaikan fasilitas tersebut sudah diusulkan dalam Musrenbang tahun sebelumnya namun belum direalisasikan.
“Pustu Batu Putih itu sudah tidak layak. Usulannya sudah masuk sejak tahun lalu, tetapi belum ada tindak lanjut. Masyarakat masih bergantung pada fasilitas itu,” jelasnya.
Status Lahan Puskesmas Masih Bermasalah.
Masalah lain yang turut disampaikan adalah status lahan Puskesmas Bone Pute yang hingga saat ini masih dalam proses sertifikasi di BPN. Di lahan tersebut masih terdapat tanaman sawit yang diklaim milik warga setempat.
“Lahan Puskesmas Bone Pute statusnya belum jelas. Sudah ada surat pengantar dari kepala desa, tapi ada sawit di lokasi itu yang masih diklaim pemiliknya,” ungkapnya.
Ia mengingatkan bahwa jika masalah legalitas lahan tidak segera diselesaikan, aset pemerintah berpotensi kembali dikuasai pihak lain.
ICU Puskesmas Wotu Belum Tersedia.
Selain Burau, Komisi I juga menyoroti fasilitas kesehatan di Kecamatan Wotu. Meskipun pembangunan ruang rawat inap telah dilakukan dua tahun lalu, instalasi ICU hingga kini belum tersedia.
“ICU di Puskesmas Wotu sampai sekarang belum ada, padahal sangat dibutuhkan untuk mendukung pelayanan dan mengurai pasien rawat inap rumah sakit,” kata Nur.
Komisi I Minta Pemerataan Fasilitas Kesehatan Tahun 2026.
Komisi I DPRD Luwu Timur meminta Dinas Kesehatan untuk lebih memperhatikan pemerataan fasilitas kesehatan dalam penyusunan program tahun 2026. Mereka menegaskan pentingnya skala prioritas dan pemerataan layanan hingga ke wilayah terpencil.
“Kita harus melihat dari ujung sampai Mahalona. Jangan hanya fokus di kota. Semua warga berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak,” pungkas Muhammad Nur.
