CELEBESAKTUAL.ID, LUWU TIMUR – DPRD Luwu Timur terus memperjuangkan nasib 208 tenaga non-ASN yang telah bekerja lebih dari dua tahun namun belum mendapatkan kejelasan status. Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di Ruang Banggar DPRD Lutim, Selasa (9/12/2025).
RDP ini merupakan tindak lanjut hasil audiensi antara DPRD Luwu Timur dan Dinas BKPSDM dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Pada pertemuan tersebut, DPRD secara khusus menyampaikan kondisi 208 tenaga non-ASN yang hingga kini belum terakomodasi dalam formasi PPPK maupun dalam skema pegawai paruh waktu.
Dalam RDP, Komisi I DPRD Luwu Timur menerima sejumlah opsi penanganan. Untuk tenaga kesehatan di RSUD I Lagaligo maupun Puskesmas, pemerintah daerah dapat menggunakan skema Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Sementara itu, tenaga pendidik dapat difasilitasi melalui Dana BOS di satuan pendidikan masing-masing.
Adapun tenaga teknis dan administrasi seperti petugas kebersihan, sopir, koki, serta layanan dasar lainnya dapat ditangani melalui mekanisme PJLP (Penyedia Jasa Lainnya Perorangan) atau sistem outsourcing.
Anggota DPRD Luwu Timur, Firman Udding, menegaskan bahwa perjuangan untuk tenaga non-ASN ini telah berlangsung lebih dari dua tahun dan tidak boleh diabaikan.
“Pengabdian dan kontribusi tenaga non-ASN terhadap pelayanan publik selama ini sangat besar. Mereka melayani masyarakat tanpa henti, sehingga sudah sewajarnya kita memperjuangkan masa depan mereka,” ujar Firman.
Ia juga menegaskan bahwa kemampuan keuangan daerah memungkinkan untuk menyiapkan solusi. Bahkan dalam pembahasan Banggar sebelumnya, ruang anggaran untuk penanganan tenaga non-ASN telah dialokasikan.
“Sebagai anggota DPRD, kami punya tanggung jawab moral kepada 208 tenaga non-ASN ini. Mereka adalah konstituen kami dan nasib mereka wajib diperjuangkan. APBD kita cukup, dan alokasinya sudah disiapkan,” tegasnya.
Firman berharap pemerintah daerah dapat segera mengambil keputusan terbaik yang memberikan kepastian bagi seluruh tenaga non-ASN yang tersisa.
“Semoga dalam dua minggu ke depan sudah ada solusi terbaik. Itu yang terus kami dorong,” harapnya.
