CELEBESAKTUAL.ID, LUWU TIMUR - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Luwu Timur menegaskan komitmennya untuk mengawal secara ketat proses perekrutan tenaga kerja di PT Indonesia Huabao Industrial Park (IHIP), perusahaan tambang nikel yang dijadwalkan mulai beroperasi pada tahun 2026.
Anggota Komisi III DPRD Luwu Timur, Muhammad Iwan, menekankan bahwa masyarakat lokal harus menjadi penerima manfaat utama dari investasi besar tersebut. Legislator Partai NasDem itu meminta agar perusahaan memberikan porsi 70 persen bagi tenaga kerja lokal, sementara 30 persen sisanya dapat diisi oleh tenaga kerja dari luar daerah.
“Kehadiran PT IHIP harus benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat Luwu Timur, terutama dalam hal penyerapan tenaga kerja. Kami di DPRD akan mengawalnya agar prinsip pemerataan kesempatan kerja benar-benar dijalankan,” tegas Iwan, Senin (10/11/2025).
Menurut Iwan, PT IHIP akan segera membuka 1.000 lowongan kerja pada tahap awal pembangunan infrastruktur kawasan industri, yang mencakup posisi operator hingga helper. Momentum ini diharapkan dapat menjadi solusi nyata dalam menekan angka pengangguran di Luwu Timur.
Ia juga menyampaikan keyakinannya bahwa sumber daya manusia lokal telah siap bersaing, berkat dukungan program pelatihan serta peningkatan kompetensi yang selama ini digalakkan pemerintah daerah.
“Kita tidak kekurangan tenaga terampil. Banyak warga Luwu Timur yang sudah memiliki kemampuan teknis dan siap kerja. Tinggal bagaimana perusahaan benar-benar membuka ruang sebesar-besarnya bagi mereka,” ujarnya.
Lebih lanjut, DPRD menegaskan akan terus menjalankan fungsi pengawasan agar proses investasi berjalan sesuai aturan serta berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Kami mendukung investasi, tapi yang paling penting adalah memastikan masyarakat menjadi pelaku, bukan sekadar penonton di rumah sendiri,” tambah Iwan.
Dengan kesiapan pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat, kehadiran PT IHIP diharapkan menjadi awal dari babak baru pembangunan ekonomi Luwu Timur yang lebih inklusif dan berkeadilan.
