CELEBESAKTUAL.ID, LUWU TIMUR- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Luwu Timur menggelar rapat sidang paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2024 diruang sidang paripurna DPRD Luwu Timur, Rabu (16/07/2025).
Rapat itu dipimpin langsung Ketua DPRD Luwu Timur, Ober Datte didampingi Wakil Ketua I DPRD Luwu Timur, Jihadin Peruge, Sekretaris Daerah (Sekda) Luwu Timur, Bahri Suli dan diikuti oleh anggota legislatif, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta para pejabat dari jajaran Pemerintah Daerah Luwu Timur.
Dalam rapat paripurna itu, kritik tajam dilontarkan Fraksi Gerakan Persatuan Rakyat (GPR) DPRD Luwu Timur terhadap perusahaan BUMN, PTPN IV Unit I Luwu, yang dianggap sebagai penyebab utama banjir tahunan di Kecamatan Burau.
Melalui juru bicaranya, Rusdi Layong secara terang-terangan menyebut PTPN di Burau sebagai aktor utama di balik bencana yang menimpa warga Desa Lagego, Burau Pantai, dan Lauwo.
“Maka dari itu, kami dari Fraksi GPR berharap kepada pemerintah turun dan segera berkoordinasi dengan pihak PTPN dan PKS Luwu di Burau, yang merupakan ‘biang kerok’ terjadinya banjir,” ujarnya dalam forum resmi tersebut.
Ia juga menegaskan bahwa permasalahan banjir di tiga desa itu selalu berulang tiap tahun, namun tidak pernah ada solusi konkret.
Ia pun mengingatkan agar penyampaian dari Fraksi GPR ini menjadi perhatian serius bagi semua pihak.
“Semoga ini jadi catatan penting untuk kita semua, karena ini (banjir) sudah sangat meresahkan bagi masyarakat kita yang ada di Kecamatan Burau” Harapnya.
Untuk diketahui, fraksi GPR merupakan 4 anggota DPRD keterwakilan dari 3 partai yakni, Sarkawi (Gerindra), Inmanuddin (PPP), Rusdi Layong (Gelora), dan I Wayan Suparta, (Gerindra).
