Luwu Timur, celebesaktual.id - Pemerintah Desa Balantang mengumpulkan seluruh pemilik pangkalan LPG bersubsidi yang beroperasi di wilayah desa dalam rapat koordinasi yang berlangsung di Aula Kantor Desa Balantang, Kamis (11/6/2026). Pertemuan ini menitikberatkan pada pembenahan distribusi kebutuhan masyarakat serta penguatan pengawasan di tingkat desa.
Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Koperindag) Kabupaten Luwu Timur, Camat Malili, Ketua dan Anggota BPD Balantang, Babinsa, Bhabinkamtibmas, pendamping desa, unsur pers, para Ketua RT se-Desa Balantang, serta tokoh masyarakat.
Dalam forum itu, pemerintah desa menyoroti pentingnya keteraturan distribusi agar kebutuhan masyarakat tetap tersedia dan harga di tingkat pangkalan tetap mengikuti ketentuan yang berlaku. Selain menjadi ruang evaluasi, rapat juga dimanfaatkan untuk membahas berbagai persoalan yang selama ini muncul di lapangan.
Pj Kepala Desa Balantang yang juga menjabat sebagai Camat Malili, Hasimning, menilai komunikasi antara pemerintah desa dan pemilik pangkalan perlu terus diperkuat agar pelayanan kepada masyarakat berjalan lebih tertata.
Menurutnya, koordinasi yang intens dapat membantu menciptakan sistem distribusi yang lebih terbuka sekaligus meminimalkan potensi persoalan di tengah masyarakat.
“Pangkalan memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan warga. Karena itu, pola komunikasi dan koordinasi harus terus dijaga supaya pelayanan berjalan baik dan masyarakat tidak dirugikan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Koperindag Kabupaten Luwu Timur, Senfry Oktavianus, menegaskan bahwa pengawasan distribusi tidak bisa hanya bergantung pada pemerintah daerah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif pemerintah desa dan pelaku usaha pangkalan.
Ia menyebut Desa Balantang menjadi desa kedua yang menggelar pertemuan serupa setelah Desa Puncak Indah. Menurutnya, langkah tersebut dapat membantu menekan isu kelangkaan barang kebutuhan masyarakat apabila dilakukan secara merata di berbagai desa.
“Kami mengapresiasi langkah Pemerintah Desa Balantang. Jika desa-desa lain juga bergerak melakukan pengawasan dan koordinasi seperti ini, persoalan kelangkaan bisa diminimalkan. Selain itu, harga juga harus tetap mengikuti aturan yang berlaku,” katanya.
Sepanjang rapat berlangsung, peserta aktif menyampaikan berbagai kendala yang dihadapi, mulai dari distribusi hingga stabilitas pasokan. Sejumlah usulan turut dibahas untuk mencari solusi yang dinilai paling sesuai diterapkan di tingkat desa. ***
